A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti
Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih
berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan
kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali
berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan
Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk
mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah
kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda.
Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di
dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.
B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah
mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui
dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun
kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah
dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir
terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir
berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur
diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro
kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan
oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.
C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI DAERAH
Pada tanggal 15 September 1945 sekutu
masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk
menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa,
Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah
Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan
Margarana, dsb.
Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura
2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS
3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
Ternyata Belanda menghianati isi
perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947
sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan
tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham
Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
2. TNI harus hijrah ke daerah RI
3. RI merupakan bagian dari RIS
4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.
Namun tidak semua masyarakat Indonesia
menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang
mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda
bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti
Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda
menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin
politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada
Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak
sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk
membentuk pemerintah pelarian RI di India.
Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB
memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang
ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :
a. Pernyataan Delegasi Indonesia
1. Menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan keamanan
b. Pernyataan Delegasi Belanda
1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB
D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA
KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :
a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda
c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan
d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan
penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas
kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di
tiga tempat antara lain :
a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS
c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS
Pembentukan Negara RIS ( 16 negara
bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat
Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali
pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional
sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka
pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat
itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa
Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal
good.........
BalasHapus