Budaya politik
merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara,
penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat
istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota
masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai
suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan
kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Bagian-bagian budaya politik
Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :
- Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
- Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
- Budaya politik partisipatif (aktif)
Tipe-tipe Budaya politik ==
- Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat
partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat
dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap
empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki
perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya
politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat
pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik
yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang
biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat
politis, ekonomis atau religius.
- Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat
yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya
tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat
dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap
pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat
pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan
kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para
subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di
arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik
yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka.
Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang
memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan
kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
- Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan
kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan
opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu
bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki
pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara
umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta
penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang
berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang
aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka
terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Budaya politik yang berkembang di indonesia == Gambaran sementara
tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya haruus di telaah dan di
buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai
berikut :
- Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak
sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah
perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih
rawan/rentan.
- Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak
dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih
ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab
politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar,
pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
- Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal
melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan,
perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non
puritanisme dan lain-lain.
- kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap
paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di
sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
- Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala
konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi
dalam masyarakat.
- REDIRECT Nama halaman tujuan
Budaya Politik di Indonesia
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia,
pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini
tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (
wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (
wong cilik).
Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam
pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai
dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa
'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus
mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam
kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain
tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Pola hubungan
Patronage merupakan salah satu budaya politik
yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam
kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya
di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari
atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
- Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik
- Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik;
artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan
rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan
tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
- Ciri-ciri birokrasi modern:
- Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
- Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
- Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar
formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
- Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang
dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada
kualifikasi dan penampilan.
Penulis : akbarsenamangge ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi
Artikel
BUDAYA POLITIK ini dipublish oleh
akbarsenamangge pada hari
Rabu, 11 April 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada
0 komentar: di postingan
BUDAYA POLITIK
0 komentar:
Posting Komentar