A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
1. DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (
1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi
Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di
mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin
oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada
masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya
pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara
partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara
lain
a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak
percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat
dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi
Azis, APRA, RMS dsb.
b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah yang dihadapinya adanya
pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran
tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act (
MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang dihadapinya yaitu :
1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
2. Peristiwa 17 Oktober
3. Peristiwa Tanjung Morawa
d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah yang dihadapinya yaitu
pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian
KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada masa ini berhasil melaksanakan
Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955 memilih anggota
DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante.
Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan
PKI.
f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g. Kabinet Djuanda
Kabinet ini jatuh karena Badan
Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga
presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan
berlakunya Demokrasi Terpimpin.
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena Badan Konstituante tidak dapat
membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00
hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :
a. Pembubaran Badan Konstitiante
b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b. Presiden mengangkat MPRS
c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden
lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya
sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka
mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :
a. Dalam Negeri
1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan
politiknya kemudian memecah belah
2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis
Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib
3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran
komunis
b. Luar Negeri
Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke
negara-negara yang komunis.
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU
Badan Konstituante yang terbentuk hasil
pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai
pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember
1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit,
para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan
partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21
Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :
a. Demokrasi terpimpin
b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol
c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik
Konsepsi ini ditolak oleh beberapa
partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih
banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang
Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah
pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu.
Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli
1959.
C. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAHSAMPAI TAHUN 1965
1. SISTEM EKONOMI LIBERAL
a. Nasionalisasi De Javasche Bank
Sejak tahun 1951 Bangsa Indonesia hanya
mengandalkan hasil perkebunan tanpa ditunjang oleh barang ekspor lain
sedangkan barang impor semakin bertambah. Untuk itu pemerintah pada masa
kabinet Sukiman menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi milik
Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk
mengatasi krisis keuangan saat itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi
Indonesia ke arah yang lebih baik.
b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ini merupakan gagasan Dr.
Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan suatu kebijakan untuk
melindungi pengusaha pribumi namun gagal karena para pegusaha Indonesia
lamban dalam usahanya dan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.
Usaha ini dilanjutkan oleh Menteri Yusuf
Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal dengan harapan
akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.
Usaha selanjutnya dilakukan oleh Menteri
Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan
berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.
c. Sistem ekonomi Ali-Baba
Merupakan bentuk kerjasama antara
pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi ( Baba). Ide inipun mengalami
kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dan pengusaha
pribumi hanya diperalat untuk mempermudah mendapatkan kredit.
2. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
a. Devaluasi mata uang
Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah
mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00
menjadi Rp. 50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi.
Tujuan devaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak
dirugikan.
b. Menekan laju inflasi
Dalam upaya membendung aju inflasi
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun
1959 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk
mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi
keuangan dan pereknomian negara.
c. Melaksanakan pembangunan nasional
Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden
Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya
adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan
bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang
pada sistem ekonomi berdikari.
0 komentar:
Posting Komentar